Restorasidaily.com|JAKARTA
Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi tiga kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/ 11/2018) pagi.
Laporan pengaduan itu disampaikan langsung pimpinan organisasi masing- masing yakni Ketua Umum DPD. IMM Sumut Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum PW. KAMMI Sumut Mangaraja Harahap dan Ketua PW. HIMMAH Sumut
Abdul Razak Nasution dengan mendatangi langsung gedung anti rasuah di Jakarta tersebut.
Ke tiga Kepala Daerah itu Bupati Kabupaten Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution serta Walikota Siantar Hefriansyah Noor. Dimana Bupati Simalungun JR Saragih dan hampir seluruh pimpinan SKPD di Pemkab Simalungun dilaporkan dugaan Korupsi di seluruh SKPD Pemkab Simalungun Tahun 2017 sebesar Rp53,9 Milyar Kemudian Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dilaporkan dugaan korupsi kegiatan Pembangunan Taman Raja Batu dan Taipan Siri- Siri yang merugikan Negara sebesar Milyaran Rupiah.
Selain Bupati Madina itu diduga turut juga terlibat Kadispora Rahmat Hidayat, mantan Kadis PU Syahruddin, Kabid Aset BPKAD Tanduk Efendi Siregar dan Kadis Perkim Madina Rahmadsyah Lubis. Lalu Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor dilaporkan dugaan korupsi di seluruh SKPD Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar tahun 2017 sebesar Rp6,4 Milyar yang juga melibatkan hampir seluruh pimpinan SKPD.
Ketua Umum DPD. IMM Sumut Zulham Hidayah Pardede menjelaskan melaporkam ke tiga kepala daerah itu langkah awal yang mereka tempuh untuk menunjukkan kepada kepala kepala daerah yang lain agar tulus dan bersih dalam memimpin kemudian akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. “Bukti-bukti awal sudah kita sampaikan, dan KPK sudah berkomitmen akan menindaklanjutinya. Mudah mudahan kepala kepala daerah ini segera dipanggil dan di tersangkakan,”ujar Zulham
Sementara itu Ketua Umum PW. KAMMI Sumut Mangaraja Harahap menambahkan seluruh kepala daerah kabupaten/kota di wilayah Sumut diharapkan harus bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tapi faktanya sampai hari ini ditengah zaman revolusi 4.0 industri, budaya ini masih menajam di Sumut para kepala daerah dan mantan kepala daerah berlomba-lomba membangun dinasti. Padahal sumber daya alam di Sumut cukup memadai sehingga para kepala daerah di Sumut mulai saat ini harus bersih, jika tidak dampaknya berimbas kepada generasi milenial.
Generasi muda Sumut tidak lagi produktif sebab tenaga dan pikiran mereka tidak dibangun dan diberdayakan. Seharusnya dengan sumber daya alam memadai bisa menjadikan Sumut yang mandiri dan kompetitif. “Laporan kepada KPK hari ini adalah laporan tahap pertama yakni Pemkab Madina, Pemko Siantar, dan Pemkab Simalungun. Awal tahun 2019 antara bulan januari dan februari kita akan kembali melaporkan kepala daerah yang korupsi,”ujar Mangaraja.
“Kami meminta KPK harus turun dan memeriksa ketiga kepala daerah tersebut karena Kami menilai ketiga kepala daerah tersebut tidak berprestasi. Yang tidak berprestasi tidak layak dipertahankan dan demi good governance yang baik di Sumut,”tegas Ketua PW. HIMMAH Sumut
Abdul Razak Nasution.
Penulis: Rel/Freddy Siahaan
Editor : Freddy Siahaan
Discussion about this post