Restorasidaily.com | TANJUNG BALAI
Wali Kota Tanjung Balai H.M Syahrial, SH, MH diwakili Wakil Wali Kota Drs H.Ismail bersama 184 Kepala Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang berada di Wilayah I menerima apresiasi dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 dengan Predikat “B” dengan nilai 61,26 serta Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan ditahun selanjutnya pada hari Senin (28/1/2019).
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di The Trans Luxury Hotel, jalan Gatot Subroto, Kota Bandung Jawa Barat
Yang termasuk dalam Wilayah I meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten. Selain itu Pemerintah Provinsi tersebut juga dilakukan evaluasi oleh Kementrian PANRB.
Wakil Wali Kota Tanjung Balai Drs. H.Ismail mengatakan penghargaan tersebut merupakan komitmen bersama seluruh OPD di seluruh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjung Balai. Dari segi Penilaian Pemko Tanjungbl Balai meningkat dari sebelumnya memperoleh nilai 60 meningkat menjadi 61,26.
Semangat kerja ini hendaknya dilandasi jiwa ASN semakin adaptif dalam perubahan untuk selalu bekerja keras, inovatif, kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga roda pembangunan di pusat maupun di daerah dapat berjalan tepat, cepat dan akurat serta dapat menyentuh seluruh aspek pembangunan masyarakat.
“Hasil evaluasi SAKIP Pemko Tanjung Balai yang memperoleh kategori “B” merupakan daerah yang ketepatan perencanaan dan misi-misi serta tujuan maupun cascading yang baik,”ujar Wakil Wali Kota.
Walau demikian, Wakil Wali Kota bersama Wali Kota Tanjung balai berkeinginan agar di tahun 2019 lebih ditingkatkan lagi menjadi nilai “BB” yang mengacu pada ketepatan sistem perencanaan dan efisiensi anggaran.
“Kedepan, semua OPD dalam mensinkronkan program kerjanya masing masing fokus satu tujuan berbasis value for Money. Mudah-mudahan tahun depan SAKIP kita bisa mendapat nilai “BB”, harapnya mengakhiri.
Sementara itu Menteri PANRB, Syafruddin dalam sambutannya mengatakan, bahwa perubahan dalam paradigma publik sangat menginginkan perubahan yaitu pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi semakin dinamis melayani sekaligus memfasilitasi disetiap publik.
Sedangkan rekomendasi tentang SAKIP tersebut ditujukan agar setiap Pemerintah Daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
Terkait Rapor SAKIP Kementerian PANRB bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan. Namun menunjukkan bagaimana kemampuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Untuk saat ini, di Sumut belum ada satupun kabupaten/kota mendapat nilai “BB”, dengan demikian masih wajar kita memperbaiki dan menambah fokus pada beberapa program di OPD sehingga dapat meraih nilai tersebut,”kata Syarifuddin.
Hadir acar tersebut Gubernur Jawa Barat, para Kepala Daerah di Wilayah I. Wakil Wali Kota Tanjung Balai Drs. H.Ismail turut didampingi Kabag Orta Hamdani beserta para OPD terkait lainnya.
Penulis : Irawan
Editor : Freddy Siahaan
Discussion about this post