Restorasidaily – Di Kota Pematangsiantar, saat ini sedang berlangsung proyek pelebaran jalan di sejumlah lokasi. Namun dikhawatirkan banyak terjadi dugaan peyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian uang negara di proyek tersebut.
Hal itu dapat dilihat pada kedalaman diameter galian sisi badan jalan yang disinyalir direkayasa oleh para rekanan, namun sengaja dibiarkan oleh para petugas pengawas lapangan. Para rekanan dan petugas pengawas lapangan diduga akan mengambil keuntungan besar, dengan menambal kembali galian tanah lalu mengaspal badan jalan tersebut.
Tak hanya itu, proyek pelebaran badan jalan di beberapa lokasi lain seperti di wilayah aset PT.KAI, juga bakal bermasalah. Dugaan itu didasari dengan adanya pengungkapan jikalau perencanaan proyek tidak sesuai mekanisme serta peraturan perundangan.
Petugas PPK dan Pokja ULP, dalam menentukan lokasi tersebut, dilakukan berdasarkan pandangan KASAT MATA saja tanpa didahului dengan survey lapangan untuk mengetahui keabsahan dan legalitas status lahan/lokasi tersebut. Padahal, anggaran proyek itu bernilai miliaran rupiah yang telah ditampung di APBD Induk Tahun 2017 Kota Pematangsiantar.
Kadis PU Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ir.Jhonson Tambunan yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/9/2017) sekira jam 08.00 WIB, mengaku jikalau pihaknya hanya berdasarkan kasat mata dalam menentukan lokasi proyek pelebaran jalan di wilayah aset PT.KAI Pematangsiantar.
“kami hanya kasat mata sajam karena disitu kan sudah ada badan jalan yang telah diaspal sebelumnya. Lalu, kenapa dulu-dulunya, pihak kreta api tidak protes dilakukan pengaspalan dan pembangunan parit di lokasi itu?. Kenapa sekarang baru protes?. Apa karena lokasi itu dijadikan lokasi yang telah disewakan kepada masyarakat, lalu protes gak beri izin dilakukan pelebaran dan pengaspalan badan jalan?”, ungkapnya.
Dikatakan, jikalau nanti pihak PT.KAI bersikeras tetap tidak memberi izin, dirinya akan mengalihkan proyek tersebut ke lokasi lain. “kami akan layangkan surat ke pt kai, serta melaporkannya ke plt sekda dan walikota. Andai tak ada kepastian, kami akan alihkan ke tempat lainnya lah,” ucap Jhonson seraya mengaku sudah berkoordinasi dengan rekanan pemborong pengerjaan proyek tersebut.
(Silok)