Pemkab Karo Serius Dirikan Sentra IKM di Merek, Kemenperin Akan Gelontorkan Anggaran

Restorasidaily.com | KARO

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI siap menggelontorkan anggarannya jika Pemerintah Kabupaten Karo mampu menunjukkan keseriusannya mengembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah di Tanah Karo.

Hal ini disampaikan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri I dan Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, I Gusti Suryawirawan dalam pertemuan diskusi, Kamis (22/2/2018), di Hotel Gren Melia, Kuningan Jakarta.

“Kita mengapresiasi usulan bupati karo yang didukung oleh Forum Masyarakat Sinabung (FMS). Jika serius, tahap awalnya, kita akan melakukan kajian di Desa Nagara, Merek sesuai yang diusulkan,” ucapnya.

Menurutnya, terkait pembangunan fisik, nantinya melihat dari hasil study seperti luas lahan dan anggarannya. Jika semua prosedur selesai dilakukan, selanjutnya akan ditetapkan dananya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat tahun anggaran 2019.

“Sebagai tanda serius, kajian studinya akan kita mulai bulan April 2018. Sementara anggaran Detail Enginering Desain (DED)nya kita tampung sebesar Rp1-1,5 miliar,” tambahnya.

Advertisements

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi dan Tokoh Masyarakat Karo Alexsander Barus mengatakan, Pemkab Karo memiliki lahan kosong di Desa Nagara, Kecamatan Merek seluas 30 hektar agar bisa digunakan untuk membangun sentra IKM.

Pembangunan ini bertujuan mendongkrak perekonomian dalam sektor perindustrian dan komoditi hasil pertanian.

“Semoga Dirjen dapat membantu Kabupaten Karo dengan memanfaatkan lahan yang pemkab ada saat sekarang ini. Kami Pemkab Karo sangat bersyukur jika usulan tersebut disetujui,” ujar Bupati disela-sela diskusi.

Menanggapi hal itu, Alexsander Barus yang juga seorang pengusaha sukses di Jakarta akan ikut berkomitmen membantu Karo dari segi memfasilitasi Pemkab Karo dengan Pemerintah Pusat.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saya akan mengadakan pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru (PKG) yang akan dimulai Juni 2018,” ungkapnya.

Hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Inatius Warsito, Forum Masyarakat Sinabung Robert Dede Bangun dan Petrus Barus. (Anita)