LKPD Tahun 2018 Masih Banyak Temuan, Karo Belum Mendapat Opini WTP BPK RI 

     Masih banyaknya temuan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2018 yang belum diselesaikan. Membuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum dapat diraih Pemkab Karo.

     Hal ini terungkap saat Bupati Karo Terkelin Brahmana menghadiri rapat kordinasi daerah (Rakorda) peningkatan kualitas LKPD yang digelar di ruang Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Selasa (22/10/2019).

     Menurut Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Tiarta Sebayang, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, opini WTP yang diraih LKPD kab/kota agar terus dipacu ditahun 2019. Sehingga dapat menghasilkan nilai yang memuaskan, begitu juga dapat mempertahankan apa yang telah dicapai di tahun 2018.

     “Melalui Rakorda ini, semoga  kualitas LKPD 2019 dapat ditingkatkan dalam optimalisasi fungsi pengelolaan keuangan daerah diera digital. Dan dapat  menuju target yang diharapkan seperti kinerja keuangan daerah di bidang penguatan tata kelola Pemda atau program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah untuk provinsi, kabupaten dan Kota,” ujarnya.

     Dikesempatan yang sama Gubsu Edy Rahmayadi saat membuka Rakorda mengatakan, 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara yang belum meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan agar lebih giat lagi meningkatkan kualitas LKPD-nya.

     “Bagi yang sudah meraih WTP, agar tetap dipertahankan. Bukan berarti bagi kab/kota yang lain tidak mempunyai kesempatan  untuk meraih WTP, kuncinya adalah jujur dalam bekerja,”tegasnya.

     Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana melalui rilisnya mengakui bila Pemkab Karo belum mendapat opini WTP di tahun 2018.

     “Tahun 2018, Karo menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Sehingga dalam Rakorda ini disebutkan agar kab/kota yang belum mendapat WTP agar lebih ekstra untuk bekerja,”ujar Terkelin.

     Menurut Terkelin, faktor belum mendapat opini WTP di tahun 2018, karena masih banyak temuan di beberapa SKPD yang belum diselesaikan. Inilah yang menjadi penyebab Pemkab Karo belum mencapai target opini WTP.

     “Namun demikian kita akan terus berbenah dan terus mendorong  SKPD untuk lebih aktif dan peduli. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada peningkatan. Jika sudah ada perbaikan, kualitas LKPD dapat ditingkatkan apabila kelemahan yang terjadi sudah diperbaiki,”sebut Terkelin didampingi Sekdakab Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, Kepala BPKAD Andreasta Tarigan dan Kabid Akuntansi Dewiani br Sinulingga.

     Rakorda yang digelar Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu Tiarta ini turut dihadiri Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, R. Wiwin Istanti, SE Ak. (Anita)

Keterangan Foto : Usai mengikuti Rakor LKPD, Bupati Karo Terkelin Brahmana bersalaman dengan Gubsu Edy Rahmayadi sembari mendengar arahann Gubsu Edy Rahmayadi.