Penguatan Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Pemda Karo Bentuk TPAKD 2019

     Inklusi keuangan telah menjadi perhatian global. Beberapa negara berupaya untuk dapat melaksanakan inklusi keuangan sebagai bagian dari program atau kebijakan nasionalnya.

     Dari data World Bank melalui Global Financial Inclusion and Consumer Protection Survey 2017, terkait pengembangan inklusi keuangan melalui penerapan National Financial Inclusion Strategy/Strategi Nasional Inklusi Keuangan (NFIS).

     Tercatat lebih dari 40 negara yang telah menerapkan strategi nasional dalam rangka mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan.  Nah, dari data tersebut, tercetus inisiasi pembentukan sebuah forum koordinasi antar stakeholders yang dinamakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

     “Inisiasi ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas”, ujar Bupati Karo Terkelin Brahmana, Selasa (10/12/2019), saat menghadiri rapat kordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

     Dikatakannya, dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah, tentunya Pemkab Karo sangat merespon dan mengharapkan kerja nyata TPAKD Kabupaten Karo yang sudah terbentuk sesuai keputusan bupati Karo nomor :500/408/EK/2019 tanggal 31 oktober 2019.

     “Melalui TPAKD yang telah  terbentuk, seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama para pelaku usaha untuk menggali sektor iklim potensial daerah”, ucapnya.

     Agar hal tersebut terwujud, sambung Terkelin, ada beberapa hal  yang harus dilakukan lembaga jasa keuangan yaitu dengan memperluas jaringan kantor agar dapat menjangkau para pelaku usaha seperti petani, UMKM dan pelaku pariwisata.

     Sementara, terkait operasional TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan yang lebih luas di daerah. TPAKD harus lebih efektif dan produktif, jika ada alokasi dukungan APBD dari pemerintah daerah dan kolaborasi dari DPRD Karo.

     “Sebab, TPAKD merupakan forum koordinasi untuk lintas lembaga di wilayah khususnya Karo. Dengan banyaknya elemen, diharapkan peran serta dari  Bank Indonesia (BI).  Karena Bank Indonesia berpengalaman di bidang pembinaan UMKM dan bagian dari lembaga pengawasan perbankan”, bebernya. (Anita)